Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memelopori pengembangan teknologi desalinasi air laut secara mandiri. Langkah ini diambil guna mengatasi persoalan kelangkaan air bersih di wilayah-wilayah terpencil Indonesia, khususnya di daerah yang baru saja dilanda bencana alam.
Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi yang berlangsung di posko pengungsi Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Prabowo merespons laporan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengenai krisis air bersih yang melanda Pulau Palue, Kabupaten Sikka, pascagempa.
Untuk mempercepat realisasi teknologi penyaringan air laut ini, Presiden meminta BRIN tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan), jajaran TNI, serta berbagai fakultas teknik di tanah air. Prabowo berharap teknologi desalinasi buatan dalam negeri ini bisa segera didistribusikan ke daerah-daerah pesisir yang sangat membutuhkan pasokan air bersih secara cepat.
Menurut Presiden, kemajuan sains saat ini telah membuat biaya penerapan teknologi desalinasi jauh lebih terjangkau dibandingkan tiga dekade lalu. Jika dahulu teknologi ini hanya mampu diakses oleh negara-negara kaya, kini sistem pemurnian air laut tersebut sangat memungkinkan untuk dibangun dan dioperasikan secara efisien hingga tingkat desa.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana harus berorientasi jangka panjang agar wilayah terdampak menjadi lebih tangguh dan produktif. Selain penyediaan air bersih, ia juga mendorong pemanfaatan potensi energi baru terbarukan di NTT melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan perbukitan nonproduktif guna menyokong sektor ekonomi lokal seperti perikanan.
