Bagi para pekerja lapangan seperti Junaedi dan Yatno, penyapu jalan di Jakarta Timur, debu dan kepulan asap kendaraan adalah santapan harian. Ketika musim kemarau tiba, gangguan pernapasan dan batuk kronis menjadi hal yang biasa mereka hadapi, kerap kali hanya diredakan dengan obat eceran tanpa pemeriksaan medis yang memadai. Kondisi rentan ini diproyeksikan bakal semakin parah seiring adanya ancaman anomali cuaca ekstrem yang membayang di depan mata.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan akibat fenomena El Nino skala besar atau kerap disebut "Godzilla". Siklus cuaca ekstrem ini diperkirakan berlangsung dari April hingga Oktober 2026, yang berpotensi kuat memperburuk kualitas udara di wilayah metropolitan, khususnya DKI Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dedi Gardesi Asikin, menjelaskan bahwa kondisi atmosfer yang kering selama kemarau memicu penumpukan polutan berbahaya. Partikulat halus seperti PM2.5 akan lebih mudah terakumulasi dan bertahan di udara akibat minimnya curah hujan yang berfungsi meluruhkan polutan tersebut.

Data historis DLH Jakarta pada tahun 2025 menunjukkan potret buram kualitas udara ibu kota; dari 365 hari, hanya ada tujuh hari di mana warga Jakarta bisa menikmati udara berkategori baik. Sisanya didominasi oleh kategori sedang selama 259 hari dan tidak sehat selama 93 hari. Secara nasional, laporan IQAir 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-17 dari 134 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan konsentrasi rata-rata PM2.5 mencapai 31,4 µg/m³.

Sektor transportasi darat, aktivitas industri, dan pembakaran sampah terbuka menjadi tiga kontributor terbesar yang mengotori langit Jakarta. Paparan polutan dari ketiga sumber ini berisiko tinggi memicu berbagai penyakit mematikan, mulai dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), jantung iskemik, hingga pneumonia.

Peneliti dari Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Budi Haryanto, menegaskan bahwa dampak buruk polusi ini bersifat lintas batas dan tidak mengenal sekat wilayah. Selain mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, polusi ini secara langsung merugikan para pekerja sektor informal yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan.

Sementara itu, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional, Wahyu Eka Putra menilai bahwa langkah mitigasi pemerintah saat ini masih cenderung berfokus pada pendekatan teknis alih-alih menyelesaikan akar masalah. Walhi mendesak adanya langkah struktural yang konkret, seperti percepatan transisi energi industri dari batu bara, pembatasan ketat bahan bakar bersulfur tinggi, perluasan integrasi transportasi publik, serta penegakan hukum tegas terhadap aktivitas pembakaran sampah secara terbuka.