Aktivitas politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan intensif melakukan kunjungan ke berbagai daerah menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai bahwa langkah politik tersebut tidak hanya membawa konsekuensi terhadap konstelasi politik nasional, tetapi juga berisiko menambah beban terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang tengah menghadapi berbagai tantangan.
Menurut Prof. Didik, rangkaian safari politik Jokowi yang dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke sejumlah provinsi lain terjadi pada momentum yang kurang tepat. Nilai tukar rupiah dan pasar modal tengah berada dalam tekanan, sementara aktivitas politik yang semakin memanas justru menciptakan ketidakpastian tambahan bagi para pelaku ekonomi dan pemilik modal.
Guru besar tersebut juga menyoroti kontradiksi antara janji Jokowi setelah purnatugas dengan realitas yang terjadi saat ini. Jokowi sebelumnya pernah menyatakan akan kembali ke Solo dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa bersama keluarganya. Namun kenyataannya, mantan presiden dua periode itu justru aktif membangun gerakan politik baru.
"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ungkap Prof. Didik.
Dalam analisisnya, akademisi tersebut menilai safari politik Jokowi merupakan langkah mandiri yang berpotensi mempertajam persaingan di antara para elite. Situasi ini diperparah dengan intensitas kunjungan daerah yang juga dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prof. Didik mengkhawatirkan fokus para pemimpin negara akan teralihkan dari persoalan riil masyarakat, terutama di sektor ekonomi, menuju kalkulasi politik menjelang Pemilu 2029.
"Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," tegasnya.
Dari sudut pandang ekonomi politik, Prof. Didik menegaskan bahwa relasi antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar merupakan variabel krusial dalam menentukan arah kebijakan sekaligus membentuk persepsi pelaku usaha. Ia memperkirakan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi akan mengalami pelemahan, yang pada gilirannya mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan ekonomi.
"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi," paparnya.
Kendati demikian, Prof. Didik mengakui bahwa sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang relatif solid. Tingkat inflasi terkendali, neraca perdagangan menunjukkan surplus, cadangan devisa memadai, dan pertumbuhan ekonomi berada pada level yang cukup positif. Namun ia menekankan bahwa tekanan terhadap perekonomian saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor non-ekonomi yang bersumber dari dinamika politik dalam negeri.
"Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," pungkas Prof. Didik.
