Padang — Universitas Andalas (UNAND) menjadi tuan rumah gelaran Seminar Nasional Sejarah bertajuk "Dinamika Demokrasi dan Politik Dinasti dalam Perspektif Sejarah" yang digelar di Convention Hall Kampus UNAND Limau Manis, Selasa (22/10/2024). Acara yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Perkumpulan Prodi Sejarah Indonesia (PPSI) ini menghadirkan sejumlah pakar sejarah terkemuka untuk membedah fenomena politik dinasti yang kian marak di Indonesia.
Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, Yudi Latif, Ph.D, tampil sebagai salah satu pembicara utama dan memberikan sorotan tajam terhadap kondisi politik nasional terkini. Menurut Yudi, Indonesia tengah mengalami apa yang ia sebut sebagai "arus balik nepotisme" yang menggerogoti kualitas demokrasi. Ia menilai maraknya praktik politik dinasti menjadi indikator nyata kemunduran tatanan demokrasi yang selama ini dianggap sebagai sistem pemerintahan paling ideal bagi bangsa Indonesia.
Yudi menjelaskan latar historis mengapa demokrasi menjadi pilihan para pendiri bangsa. Di era kemerdekaan, seorang tokoh Eropa pernah menyarankan agar Indonesia mengadopsi sistem monarki. Namun usulan tersebut tidak mendapat dukungan karena tidak ada satu pun kerajaan Nusantara yang memiliki otoritas atas seluruh wilayah kepulauan. "Kerajaan di Jawa tidak memiliki kekuasaan di Sumatra, dan sebaliknya. Sehingga dahulu, tidak ada yang setuju bahwa pemimpin Indonesia ditentukan berdasarkan keturunan," tegasnya.
Dari perspektif berbeda, Prof. Purnawan Basundoro, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, menggunakan pendekatan sejarah pendidikan untuk menganalisis akar politik dinasti di Indonesia. Ia menelusuri bahwa praktik ini berakar pada feodalisme zaman kerajaan, ketika kekuasaan dimonopoli oleh kalangan bangsawan dan diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, pada masa kolonial Belanda sempat ada upaya untuk menekan praktik feodalisme, meski prosesnya berlangsung tidak konsisten. Prof. Purnawan menekankan bahwa dunia pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk mengkritisi fenomena politik dinasti. "Tugas kita sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan adalah mengkritisi ini dan tidak membiarkannya terjadi," ujarnya tegas.
Sementara itu, Prof. Gusti Asnan menyajikan temuan menarik tentang sosok politikus Minangkabau bernama R Dt Basa Nan Kuniang yang hidup di awal abad ke-20 dan aktif berpolitik pada dekade 1950-an hingga 1960-an. Tokoh ini dinilai memiliki pola berpolitik yang sangat mirip dengan politikus masa kini. Sepanjang kariernya, R Dt Basa Nan Kuniang berpindah-pindah afiliasi politik — dari pemerintahan kolonial, lalu bergabung dengan PNI, kemudian masuk ke Majelis Tinggi Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau (MTKAAM), keluar, kembali lagi, hingga akhirnya mendirikan partai sendiri bernama Partai Adat Rakyat.
"Cara berpolitik R Dt Basa Nan Kuniang ini mirip seperti politikus sekarang. Sebentar di sini, lalu pindah. Baru sebentar, pindah lagi. Ketika tidak bisa lagi berkiprah di partai, lalu mendirikan partai sendiri," ungkap Prof. Gusti Asnan. Meski sempat menjadi penasehat Gubernur Sumatera Tengah dan anggota DPR-GR Sumatera Barat di awal 1960-an, kiprah politik tokoh tersebut berakhir tragis — ia ditahan dan menghabiskan masa tuanya tanpa dikenang oleh sejarah.
Wakil Rektor III UNAND, Prof. Kurnia Warman, menyambut baik penyelenggaraan seminar ini sekaligus mengakui bahwa membicarakan fakta sejarah merupakan tantangan tersendiri. "Bicara fakta hari ini saja, yang terjadi saat ini, masih banyak perbedaan pendapat, masih banyak yang tidak percaya. Apalagi bicara fakta masa lalu, yang sudah terjadi sekian lama," katanya. Ia menyarankan agar pembahasan sejarah dilakukan secara lintas disiplin dengan melibatkan pakar dari bidang lain, termasuk ahli hukum, guna memperkuat kesimpulan dan keputusan yang dihasilkan.
Seminar yang dihadiri oleh kalangan dosen, mahasiswa, serta masyarakat umum ini selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Kerja PPSI 2024, menjadikan UNAND sebagai pusat diskusi akademis tentang dinamika sejarah dan demokrasi Indonesia.
