Kesepakatan pertahanan bersama yang baru-baru ini ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan bersama Arab Saudi dan Pakistan memicu gelombang kritik dari anggota parlemen negara tersebut. Sejumlah legislator menilai pakta militer ini ilegal karena diputuskan secara sepihak tanpa melalui mekanisme persetujuan parlemen yang sah.

Ketua Fraksi Partai İYİ, Turhan Çömez, mempertanyakan dasar hukum tindakan Presiden Erdoğan. Merujuk pada "Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah", kesepakatan tersebut mewajibkan aksi militer bersama jika salah satu dari ketiga negara diserang. Çömez menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 90 Konstitusi Turki, perjanjian internasional semacam ini wajib mendapatkan ratifikasi parlemen agar seluruh rincian dan potensi ancaman dapat dievaluasi secara mendalam.

Lebih lanjut, Çömez mengkhawatirkan implikasi geopolitik bagi Ankara, terutama terkait tensi tinggi antara Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Jika wilayah Arab Saudi diserang dalam eskalasi tersebut, pakta ini berpotensi menyeret militer Turki ke dalam konfrontasi bersenjata langsung dengan Iran, sebuah situasi yang dinilai sangat berbahaya bagi keamanan nasional.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Fraksi Yeni Parti, Murat Emir, menolak narasi pemerintah yang mengeklaim pakta tersebut sebagai manuver strategis yang jenius. Menurut Emir, aliansi ini justru mengabaikan rasionalitas geopolitik. Pakistan saat ini merupakan kekuatan nuklir yang masih bersitegang dengan India serta berbatasan dengan wilayah rawan konflik di Afghanistan. Sementara itu, Arab Saudi dinilai memiliki ketergantungan keamanan yang tinggi pada Amerika Serikat serta terjebak dalam perang berkepanjangan dengan kelompok Ansarullah Yaman.

Emir mengecam pakta tersebut karena dianggap hanya menguntungkan Turki dari segi finansial semata namun menurunkan wibawa negara menjadi sekadar pelindung bayaran bagi kepentingan pihak asing. Ia juga menyoroti inkonsistensi kebijakan luar negeri Ankara, yang di satu sisi menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina, namun di sisi lain kini terlibat dalam skema aliansi yang dinilai menyudutkan Iran.

Kritik serupa juga datang dari kalangan diplomatik. Mantan Duta Besar Turki, Mithat Rende, mengindikasikan bahwa pakta keamanan trilateral ini merupakan skenario yang didukung oleh Amerika Serikat untuk mengatasi kerentanan sistem pertahanan udara dan keamanan yang dialami oleh Arab Saudi di kawasan Teluk.