Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, tidak hanya menjadi momentum konsolidasi internal organisasi. Kehadiran jajaran elite politik nasional hingga pejabat tinggi negara pada perhelatan yang berlangsung 27–31 Agustus 2026 ini kembali menegaskan daya tarik luar biasa NU di panggung politik tanah air.

Fenomena berkumpulnya para tokoh politik non-pengurus ini memicu diskusi hangat di kalangan pengamat. Banyak pihak mempertanyakan signifikansi di balik magnet politik organisasi keagamaan berusia satu abad ini bagi para pembuat kebijakan dan pimpinan partai politik nasional.

Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menjelaskan bahwa kehadiran elite politik ini erat kaitannya dengan relasi patronase. Dengan basis massa akar rumput yang sangat besar, NU dinilai sebagai mitra strategis untuk menggalang pengaruh, baik demi kepentingan personal maupun kendaraan politik praktis. Namun, Wasisto mengingatkan adanya risiko penurunan otoritas moral jika kepentingan eksternal dibiarkan terlalu mendominasi agenda internal keagamaan NU.

Di sisi lain, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai interaksi tersebut sebagai bentuk hubungan timbal balik yang wajar. Menurutnya, NU telah membuktikan diri sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang sukses melakukan pemberdayaan di tingkat bawah dengan corak moderat. Hubungan yang terjalin dengan para elite lebih mencerminkan kolaborasi yang saling menguntungkan (mutual understanding) untuk menjaga stabilitas sosial ketimbang sekadar manuver politik transaksional.

Kekuatan strategis NU diakui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat membuka acara tersebut. Prabowo menegaskan pentingnya peran NU dan Muhammadiyah dalam jalannya roda pemerintahan. Dalam pidatonya, ia memperkenalkan jargon "Jas Hijau" atau "Jangan Sekali-kali Melupakan Jasa Ulama", seraya berkelakar meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) NU kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

Selain Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah tokoh penting lintas sektor turut hadir. Di antaranya adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPR Ahmad Muzani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Kehadiran figur-figur dari berbagai latar belakang ini memperlihatkan bahwa forum tertinggi warga Nahdliyin ini menjadi titik temu strategis bagi berbagai kepentingan nasional.

Pada akhirnya, tingginya atensi para tokoh nasional ini menjadi pedang bermata dua bagi NU. Di satu sisi, hal ini membuktikan pengaruh sosial-politik NU yang tak terbantahkan. Namun di sisi lain, organisasi kemasyarakatan ini memikul tantangan besar untuk tetap tegak menjaga kemandiriannya agar tidak terseret arus politik praktis demi kemaslahatan umat.