Aktivitas safari politik yang dijalankan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pasca-purna tugas menuai sorotan tajam. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai langkah politik tersebut berpotensi memicu ketegangan baru di tingkat elite yang pada akhirnya dapat menekan stabilitas perekonomian nasional.
Menurut Didik, manuver politik ini terjadi di saat indikator pasar keuangan, seperti nilai tukar rupiah dan pergerakan pasar modal, sedang menghadapi tekanan. Kunjungan Jokowi ke berbagai daerah dianggap bukan sekadar konsolidasi biasa, melainkan langkah strategis jangka panjang menuju 2029 yang memanfaatkan jejaring kekuasaannya yang masih kuat di pemerintahan saat ini.
Mantan Rektor Paramadina ini juga menyoroti inkonsistensi sikap Jokowi yang sebelumnya berkomitmen untuk pensiun dan kembali menjadi warga biasa di Solo. Alih-alih menarik diri dari panggung kekuasaan, gerakan politik luar ruang yang dilakukannya justru dinilai mempertegas berakhirnya bulan madu koalisi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, kesibukan politik ini dikhawatirkan mengalihkan fokus jalannya pemerintahan. Terlebih, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga terpantau intens melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Didik memproyeksikan konsentrasi kabinet dalam mengatasi persoalan riil masyarakat, terutama di sektor ekonomi, terancam terpecah akibat dinamika politik yang terlalu dini ini.
Dalam kacamata ekonomi politik, hubungan yang kurang harmonis antara presiden aktif dan mantan presiden dapat mengirimkan sinyal negatif ke pasar global. Ketidakpastian politik ini berpotensi memengaruhi keputusan para pelaku usaha dan investor yang membutuhkan kepastian hukum serta stabilitas birokrasi dalam menanamkan modal mereka di Indonesia.
Ironisnya, ancaman pelemahan ekonomi ini datang dari faktor non-ekonomi. Padahal, fundamental ekonomi Indonesia seperti laju inflasi, neraca perdagangan, hingga cadangan devisa saat ini berada dalam kondisi yang cukup solid. Didik menyimpulkan bahwa safari politik tersebut tidak membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, melainkan menjadi faktor pengganggu iklim bisnis nasional.
