Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) tengah mematangkan langkah strategis untuk mempercepat transformasi sistem kesehatan daerah. Salah satu fokus utamanya adalah mengubah status hukum 19 puskesmas di wilayah tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan mutu dan responsivitas pelayanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, Sugimin, menyampaikan bahwa perubahan status ini merupakan bagian dari implementasi enam pilar transformasi kesehatan nasional yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025. Dengan beralih menjadi BLUD, puskesmas akan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan mandiri dengan potensi pendapatan kolektif mencapai Rp23 miliar per tahun.
Selain mendorong kemandirian finansial puskesmas, Dinas Kesehatan Batola juga mengintegrasikan layanan primer (ILP) pada seluruh posyandu di tingkat desa. Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan besar di sektor kesehatan setempat, khususnya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi serta menurunkan angka kesakitan masyarakat melalui deteksi dini yang lebih optimal.
Di samping sektor kesehatan, momentum ini juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memperkuat sektor pangan dan pelayanan publik lainnya. Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, menyalurkan bantuan mesin perontok padi kepada delapan kelompok tani guna mendongkrak produktivitas pertanian lokal. Di saat yang sama, diserahkan pula satu unit mobil layanan administrasi kependudukan keliling kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok.
