Dalam upaya mempercepat eliminasi penyakit Tuberkulosis (TBC) di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi mengadopsi inovasi teknologi kecerdasan buatan (AI) bernama TBScreen.AI. Langkah progresif ini diambil guna mengoptimalkan skrining dan memperkuat deteksi dini secara lebih presisi, menyusul masih rendahnya angka penemuan kasus TBC secara nasional yang belum mencapai target pemerintah.
Teknologi TBScreen.AI dikembangkan melalui kolaborasi strategis antara Kemenkes, lembaga kemitraan KONEKSI, dan para peneliti. Sistem ini bekerja dengan menganalisis hasil foto rontgen dada yang disesuaikan secara khusus dengan karakteristik demografi masyarakat Indonesia, termasuk variabel usia, jenis kelamin, serta aspek disabilitas. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan hasil diagnosis yang lebih cepat dan akurat.
Staf Tim Kerja Tuberkulosis dan ISPA Kemenkes RI, Rita Aryati, mengungkapkan bahwa capaian penemuan kasus TBC per akhir Juli 2026 baru menyentuh angka 41 persen, masih di bawah target semester pertama sebesar 45 persen. Selain penemuan kasus, tantangan besar juga ada pada tingkat pengobatan. Dari target terapi sebesar 95 persen, baru sekitar 89 persen pasien yang menjalani pengobatan, menyisakan celah penularan yang harus segera ditangani.
Saat ini, Kemenkes memprioritaskan penanganan di 18 provinsi dengan beban kasus TBC tertinggi. Namun, baru empat wilayah yang berhasil memenuhi target hingga Juli lalu, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Papua Barat. Guna mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah mengintegrasikan pelacakan TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), memperluas layanan satu pintu (one-stop service), serta menyalurkan bantuan pendanaan untuk pengadaan ratusan unit mesin X-ray baru.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menekankan pentingnya pemerataan akses teknologi ini bagi kelompok marginal, khususnya penyandang disabilitas. Kelompok ini dinilai memiliki risiko tinggi terpapar TBC, namun kerap menemui hambatan fisik dan aksesibilitas saat hendak menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan resmi. Dengan deteksi yang lebih inklusif, rantai penularan diharapkan dapat diputus lebih cepat.
