Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Sains dan Teknologi tengah merancang terobosan signifikan dalam tata kelola pembiayaan untuk proyek-proyek teknologi strategis. Kebijakan ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk memperkuat teknologi inti, integrasi sistem, hingga komersialisasi produk yang selama ini terhambat oleh mekanisme keuangan yang kaku.
Rancangan aturan baru ini difokuskan pada empat isu utama, dengan penekanan khusus pada sistem remunerasi bagi para ahli dan insinyur. Berbeda dengan metode tradisional yang berbasis pos anggaran administratif, mekanisme yang diusulkan akan mengadopsi standar profesional berbasis posisi pekerjaan. Hal ini bertujuan agar remunerasi bagi kepala insinyur, arsitek, hingga pemimpin proyek dapat bersaing dengan standar pasar tenaga kerja internasional.
Sebagai ilustrasi, draf kebijakan ini mengusulkan pendapatan yang cukup kompetitif, di mana posisi kepala insinyur diproyeksikan menerima hingga 300 juta VND per bulan. Angka tersebut dihitung berdasarkan paritas daya beli dan mengacu pada model lembaga riset ternama seperti A*STAR di Singapura, guna memastikan talenta terbaik tetap berada dalam ekosistem inovasi nasional.
Para pakar menilai bahwa perubahan paradigma dari sekadar pengawasan anggaran menjadi investasi strategis adalah kunci kemandirian teknologi. Selain remunerasi, mekanisme ini juga akan menyederhanakan alokasi pendanaan berdasarkan tahapan evaluasi dan hasil nyata, sehingga akuntabilitas penggunaan dana negara menjadi lebih transparan dan efektif.
Langkah ini sejalan dengan visi nasional untuk meningkatkan daya saing di era digital dan menarik diaspora maupun tenaga ahli asing berkualifikasi tinggi. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan penghargaan yang setara dengan tanggung jawab, pemerintah Vietnam optimistis dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih masif melalui penguasaan teknologi yang mandiri.
