Upaya memaksimalkan stimulus ekonomi dan program bantuan pemerintah, seperti yang tertuang dalam kebijakan Resolusi 68, menuntut kesiapan internal dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Para ahli menekankan bahwa peningkatan kapasitas manajemen, transparansi laporan keuangan, serta adopsi teknologi mutakhir menjadi kunci utama agar pelaku usaha dapat menyerap bantuan tersebut secara optimal untuk mendorong produktivitas bisnis.
Di tengah kontribusi sektor swasta yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB), keterbatasan tata kelola masih menjadi batu sandungan. Banyak pelaku UKM kesulitan mengakses kredit perbankan, dana investasi, maupun program insentif pemerintah akibat rendahnya kesiapan transformasi digital dan manajemen yang masih tradisional.
Direktur Pelatihan Auditcare & Partners Vietnam (ACV), Nguyen Thi Thuy, mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku usaha swasta berskala mikro, kecil, dan menengah kerap beroperasi dengan model kekeluargaan. Menurutnya, kelemahan mendasar terletak pada ketiadaan sistem pembukuan terstandarisasi yang membuat akuntansi belum difungsikan sebagai alat pengambilan keputusan strategis. Hal ini secara signifikan menutup akses mereka terhadap modal eksternal serta program inovasi berbasis sains dan teknologi.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, para ahli menyarankan implementasi transparansi keuangan berbasis platform digital. Penggunaan faktur elektronik, sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dinilai dapat membantu memodernisasi tata kelola operasional sekaligus membangun kepercayaan lembaga kredit dan investor.
Senada dengan hal itu, Ketua Dewan Direksi NTT Vietnam, Tran Gia Toan, menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar digitalisasi bukan pada penyediaan infrastruktur teknologi, melainkan pada perubahan pola pikir manajemen. Teknologi hanya akan berdampak positif jika pemilik bisnis berkomitmen penuh untuk menerapkan transparansi dan menstandarisasi proses operasional mereka secara konsisten.
Sebagai langkah konkret, pelaku usaha diimbau untuk segera memisahkan arus kas pribadi dengan perusahaan, berinvestasi pada sistem akuntansi digital, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam aspek keuangan dan pembangunan berkelanjutan (ESG). Langkah transformatif ini tidak lagi sekadar pilihan, melainkan prasyarat mutlak untuk naik kelas dan berdaya saing dalam ekosistem ekonomi digital yang dinamis.
