Posisi Presiden FIFA, Gianni Infantino, tengah diguncang badai kontroversi menyusul dugaan intervensi politik dalam ajang Piala Dunia 2026. FIFA kini menghadapi ancaman penyelidikan internasional yang dimotori oleh anggota Parlemen Eropa serta pengawasan ketat dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) terkait pembatalan sanksi kartu merah penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun.

Permasalahan bermula ketika Balogun diganjar kartu merah saat laga 32 besar melawan Bosnia-Herzegovina. Berdasarkan regulasi disiplin turnamen, pemain tersebut seharusnya absen dalam laga berikutnya. Namun, FIFA secara mengejutkan menangguhkan sanksi tersebut selama 12 bulan, yang memungkinkan Balogun tampil dalam pertandingan krusial babak 16 besar melawan Belgia. Keputusan ini dinilai menyimpang dari preseden hukum sepak bola global selama puluhan tahun.

Sebanyak 35 anggota Parlemen Eropa telah menandatangani petisi mendesak Komite Etik FIFA untuk melakukan investigasi menyeluruh. Para inisiator, termasuk Barry Andrews dan Lara Wolters, menuding bahwa penangguhan sanksi tersebut merupakan cerminan dari tekanan politik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap otoritas sepak bola dunia. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai independensi FIFA di bawah kepemimpinan Infantino.

Dugaan intervensi ini diperkuat dengan pengakuan Donald Trump yang mengonfirmasi adanya komunikasi dengan Infantino terkait peninjauan kembali hukuman Balogun, meskipun Trump menyangkal telah melakukan dikte secara langsung. Di sisi lain, IOC memberikan sinyal peringatan keras; sebagai anggota IOC, Infantino diwajibkan menjunjung tinggi netralitas politik sesuai dengan Piagam Olimpiade. Kontroversi ini kini meluas hingga ke lapangan hijau, di mana para pemain Belgia melakukan selebrasi 'Trump Dance' sebagai bentuk sindiran terhadap keputusan FIFA tersebut.

Organisasi pemantau hak asasi manusia dalam olahraga, FairSquare, kini bersiap melaporkan kasus ini ke Komite Etik IOC. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah preseden buruk di masa depan, terutama mengingat Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2028. Hingga berita ini diturunkan, tekanan dari berbagai pihak terus mengalir, menuntut transparansi total atas integritas FIFA dalam menjalankan regulasi di tengah kepentingan politik negara tuan rumah.