Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) kini tengah berlangsung di seluruh penjuru Indonesia, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Namun, di tengah urgensi pendataan ekonomi terbesar ini, petugas lapangan menghadapi tantangan berupa keraguan masyarakat akibat maraknya informasi keliru di media sosial mengenai keabsahan petugas.
Sejumlah pelaku usaha, seperti Farasya di Semarang, mengaku sempat merasa waswas lantaran beredarnya isu mengenai petugas sensus abal-abal. Situasi ini pun dikonfirmasi oleh para petugas di lapangan, seperti Andari di Boyolali, yang kerap mendapati penolakan dari warga yang terpengaruh kabar burung tersebut. Padahal, data yang akurat dari masyarakat merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran.
Untuk membedakan petugas resmi dengan pihak yang tidak bertanggung jawab, BPS telah menegaskan ciri-ciri petugas lapangan yang sah. Mereka wajib mengenakan rompi, berpenampilan rapi, serta membawa surat tugas dan kartu identitas resmi yang dilengkapi dengan kode QR untuk verifikasi. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu dalam memberikan keterangan jujur kepada petugas, sebagaimana prosedur yang telah dijalankan dengan lancar oleh pelaku usaha di Jakarta.
Sensus kali ini memiliki nilai strategis karena menjadi yang pertama kalinya mencakup dinamika ekonomi digital dan ekonomi gig secara komprehensif. Mengingat lanskap ekonomi Indonesia telah berubah drastis dalam satu dekade terakhir, BPS memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna meminimalisir kesalahan pengklasifikasian data serta menjamin konsistensi informasi yang dihimpun.
Para pakar ekonomi menekankan bahwa hasil SE2026 bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan instrumen krusial bagi pemerintah dan investor untuk membaca peta struktur ekonomi nasional. Data yang granular ini diharapkan mampu menekan pengambilan kebijakan yang bersifat asumtif, sehingga intervensi pemerintah terhadap UMKM maupun sektor ekonomi baru dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pembangunan jangka panjang.
