BANDUNG - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka, Bandung. Dalam kepengurusan baru ini, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum, didampingi Ch. Idham Dalimunthe selaku Sekretaris Jenderal dan Reza Fahlevi sebagai Bendahara Umum. Prosesi pelantikan ini juga dirangkaikan dengan penganugerahan LPM Award sebagai bentuk apresiasi bagi pihak-pihak yang berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat.

Ketua Umum terpilih, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi makro maupun pembangunan fisik infrastruktur semata. Menurutnya, aspek krusial yang tidak boleh diabaikan adalah kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola potensi daerah serta keterlibatan aktif mereka dalam proses pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.

Lebih lanjut, Doli menyebut desa dan kelurahan sebagai pilar fundamental pertahanan dan kemajuan negara. Penguatan kapasitas serta kemandirian masyarakat di tingkat tapak dinilai akan memperkokoh fondasi pembangunan nasional secara keseluruhan. Sejarah panjang LPM yang bertransformasi dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) melalui Deklarasi Bandung tahun 2000 memicu perubahan paradigma, dari sistem pembangunan instruktif (top-down) menjadi lebih partisipatif dengan menempatkan warga sebagai aktor utama.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa pembangunan yang inklusif memerlukan sinergi kuat antara pemerintah dan elemen masyarakat. Keberadaan jaringan LPM yang menjangkau hingga tingkat akar rumput diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi efektif untuk menyerap aspirasi warga sekaligus menyampaikan program-program strategis pemerintah.

Pemerintah juga mendorong LPM untuk berperan aktif menyukseskan program prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, hingga pengentasan kemiskinan. Melalui kolaborasi ini, LPM diharapkan tetap menjaga independensi dan integritas organisasi demi menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.