Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, menegaskan bahwa transisi energi yang berkeadilan menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kuliah umum bertajuk "Transisi Energi Berkeadilan: Menjembatani Kebijakan, Teknologi, dan Keadilan Sosial" yang berlangsung di Gedung Multiguna Universitas Samudra (Unsam) pada Rabu (23/7).
Rektor Unsam, Prof. Dr. Ir. Hamdani, menyambut baik gagasan tersebut dan menggarisbawahi bahwa dinamika geopolitik global saat ini menuntut langkah strategis yang cepat. Menurutnya, pemerintah tengah berupaya mengalihkan ketergantungan ke sumber energi bersih dan rendah emisi, namun proses ini membutuhkan kesiapan teknologi, SDM kompeten, regulasi yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor agar dampaknya merata.
Dalam pemaparannya, Prof. Johni menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menjadi dasar hukum untuk akselerasi dekarbonisasi. Ia menyoroti potensi besar energi baru terbarukan (EBT) di Provinsi Aceh, seperti tenaga surya, air, angin, dan biomassa, yang berpeluang besar memperkuat ketahanan energi lokal sekaligus mendukung target bauran energi nasional.
Lebih lanjut, DEN mendorong Unsam untuk mengambil peran nyata dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mandiri di lingkungan kampus. Proyek ini diharapkan tidak hanya menopang kebutuhan energi universitas secara mandiri, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium hidup bagi mahasiswa untuk melakukan riset dan inovasi teknologi hijau.
Sebagai penutup, Prof. Johni memotivasi para mahasiswa agar terus mengasah kompetensi di bidang teknologi energi terbarukan melalui penelitian, pengabdian masyarakat (KKN), dan magang. Keterlibatan aktif generasi muda ini diharapkan melahirkan terobosan baru demi mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
