Selama ini, sorotan publik saat terjadi kecelakaan transportasi darat kerap tertuju pada kelaikan armada atau kondisi infrastruktur jalan. Padahal, kondisi kesehatan fisik dan mental pengemudi (pramudi) memegang peranan krusial yang sering kali terabaikan dalam rantai keselamatan berkendara di jalan raya.
Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2025 mencatat sebanyak 13.184 kasus kecelakaan lalu lintas, di mana sekitar 85 persen di antaranya dipicu oleh kelalaian atau faktor manusia. Selaras dengan temuan tersebut, analisis risiko operasional PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada tahun yang sama menempatkan isu kesehatan fisik dan psikologis sebagai penyumbang terbesar dari potensi bahaya operasional.
Penurunan stamina, gangguan konsentrasi, serta lambatnya respons pengemudi akibat masalah medis dapat berakibat fatal di tengah padatnya lalu lintas perkotaan. Di sisi lain, tekanan mental akibat kemacetan dan target jadwal perjalanan dapat memicu perilaku berkendara yang agresif serta mengabaikan prosedur keselamatan standar.
Merespons tantangan tersebut, Transjakarta melakukan langkah progresif dengan menggandeng Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (Perdoki) dan Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk merumuskan Standar Kesehatan Kerja Pramudi serta Standar Asesmen Psikologis berbasis risiko guna menciptakan sistem keselamatan yang berpusat pada kesiapan manusia.
Selama ini, mekanisme pemeriksaan kesehatan pramudi masih sangat beragam dan belum terstandardisasi secara seragam di tingkat operator. Padahal, pramudi merupakan kategori pekerja kritis keselamatan (safety-critical worker) yang setiap keputusan instannya berdampak langsung pada nyawa orang banyak, sehingga pemeriksaan medis berkala yang ketat mutlak diperlukan.
Ke depan, pendirian Klinik Kesehatan dan Klinik Psikologi khusus di lingkungan operasional sangat direkomendasikan untuk memantau kebugaran harian pramudi secara preventif. Langkah mitigasi ini diharapkan mampu menjadi proyek percontohan nasional bagi puluhan pemerintah daerah lain yang tengah mengembangkan sistem transportasi publik serupa.
