Ketua Majelis Nasional Vietnam, Tran Thanh Man, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Jaminan Sosial. Menurutnya, pemantauan ini krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi investasi, menjaga keseimbangan neraca keuangan dalam jangka pendek maupun panjang, serta melindungi hak-hak konstitusional para pekerja.
Dalam rapat koordinasi tersebut, parlemen menyoroti maraknya fenomena penghindaran dan keterlambatan pembayaran iuran wajib oleh pihak pemberi kerja. Tran Thanh Man meminta tim pengawas untuk mengidentifikasi akar permasalahan secara mendalam serta merumuskan rekomendasi sanksi yang konkret dan solutif. Ia menekankan bahwa hasil evaluasi harus objektif, transparan, dan secara jelas menetapkan tanggung jawab hukum bagi setiap lembaga atau individu yang melanggar aturan.
Sebelumnya, Ketua Komite Kebudayaan dan Urusan Sosial, Nguyen Dac Vinh, menjelaskan bahwa agenda pengawasan ini akan difokuskan pada implementasi kebijakan jaminan sosial periode 2021–2026 secara nasional. Evaluasi berkala ini menyasar sejumlah instansi vertikal, mulai dari kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Pertahanan Nasional, hingga pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kota.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Nasional, Nguyen Thi Thanh, menambahkan bahwa fokus utama pengawasan meliputi penegakan hukum asuransi, efisiensi pengelolaan dana, serta reformasi birokrasi untuk mempermudah layanan publik. Guna efisiensi kerja, Komite Tetap Majelis Nasional menyetujui pembentukan tiga kelompok kerja lapangan yang akan memantau wilayah-wilayah strategis seperti Hai Phong, Quang Ninh, Quang Ngai, An Giang, Son La, Dak Lak, dan Kota Ho Chi Minh dengan sistem pelaporan yang lebih ringkas.
