Kementerian Kesehatan Vietnam tengah mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi ancaman kesehatan serius yang ditimbulkan oleh produk nikotin generasi terbaru. Wakil Menteri Kesehatan, Profesor Tran Van Thuan, menyatakan bahwa pemerintah mendesak adanya amandemen dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Tembakau. Langkah ini diambil sebagai benteng hukum untuk melindungi anak-anak dan remaja dari paparan zat adiktif yang kini dikemas dalam berbagai produk modern.
Salah satu fokus utama dalam usulan tersebut adalah pelarangan total terhadap permen hisap nikotin atau nicotine pouches. Meski sering dipasarkan sebagai produk "bebas tembakau" yang bersih dan modern, para ahli memperingatkan bahwa kandungan nikotin di dalamnya tetap memicu risiko kecanduan yang tinggi. Produk ini dirancang dengan berbagai rasa menarik dan kemasan penuh warna yang secara spesifik menyasar segmen pasar kaum muda, yang sering kali belum pernah terpapar rokok konvensional sebelumnya.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa industri nikotin global berkembang jauh lebih cepat daripada pengembangan kebijakan pemerintah. Tanpa intervensi regulasi yang komprehensif, pasar yang diprediksi akan mencapai nilai miliaran dolar ini berpotensi menciptakan generasi pecandu baru. Banyak negara saat ini masih belum memiliki aturan spesifik, sehingga industri leluasa menggunakan strategi pemasaran yang mengaitkan produk nikotin dengan gaya hidup aktif dan tren media sosial.
Sebagai respon, Kementerian Kesehatan Vietnam merumuskan dua kelompok kebijakan utama. Selain larangan menyeluruh terhadap rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan permen nikotin, pemerintah juga akan memperketat pengawasan ritel. Ini mencakup larangan penjualan daring, penggunaan mesin otomatis, serta kewajiban verifikasi identitas elektronik (VNeID) bagi pembeli untuk memastikan tidak ada transaksi yang melibatkan konsumen di bawah usia 18 tahun.
Langkah progresif ini diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh industri. Dengan mengklasifikasikan produk-produk baru ini sebagai ancaman kesehatan nasional, otoritas kesehatan berupaya menciptakan kerangka hukum yang proaktif, bukan sekadar reaktif, dalam menanggapi dinamika pasar yang terus berubah demi menjaga kesehatan masyarakat jangka panjang.
