MANOKWARI — Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengimbau warga yang membutuhkan perawatan medis untuk langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat dengan kartu BPJS Kesehatan, tanpa perlu lagi terbebani oleh pengajuan proposal bantuan biaya.
Langkah nyata komitmen ini ditunjukkan dengan pengambilalihan pembiayaan jaminan kesehatan bagi sekitar 21.000 Orang Asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten oleh Pemerintah Provinsi. Kebijakan ini diambil guna memastikan seluruh masyarakat adat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan primer, meskipun anggaran dari pemerintah daerah masing-masing belum teralokasi.
Dalam agenda akselerasi reaktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sanggeng, Manokwari Barat, Mandacan menjelaskan bahwa sinergi anggaran antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota telah dirintis sejak 2017. Upaya berkelanjutan ini sempat membawa Papua Barat meraih penghargaan dari Presiden Joko Widodo pada 2018 saat kepesertaan menembus 85 persen, dan kini angka tersebut telah melampaui 90 persen.
Meski dari sisi anggaran telah dipastikan aman, Gubernur mengakui tantangan terbesar saat ini terletak pada pemahaman masyarakat mengenai alur pelayanan. Warga diimbau untuk tertib administrasi dengan memastikan data kartu identitas (KTP) sesuai domisili, serta memahami prosedur rujukan berjenjang mulai dari Puskesmas sebelum menuju ke rumah sakit umum.
Sebagai langkah lanjutan, Gubernur menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperluas sosialisasi program JKN ke tingkat akar rumput. Diharapkan dengan edukasi yang masif, masyarakat tidak lagi kebingungan dalam mengakses hak jaminan kesehatan mereka saat membutuhkan pertolongan medis.
