Parlemen Inggris resmi meluncurkan penyelidikan lintas partai guna mendalami kebijakan sektor perbankan yang dinilai menghambat perkembangan industri aset kripto. Penyelidikan ini dipicu oleh banyaknya laporan mengenai penolakan pembukaan rekening dan pembatasan transaksi keuangan yang dialami oleh para pelaku usaha di sektor aset digital tersebut.
Upaya ini dipimpin oleh Kelompok Parlemen Seluruh Partai untuk Kripto dan Aset Digital (APPG). Kelompok kerja ini diketuai bersama oleh Lord Vaizey dari Didcot, yang merupakan mantan Menteri Ekonomi Digital Inggris, serta Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Gurinder Singh Josan. Langkah ini dinilai krusial di tengah ketatnya regulasi keuangan global yang sering kali menyulitkan industri baru ini.
Masalah akses perbankan atau yang dikenal sebagai fenomena debanking memang telah lama menjadi keluhan pelaku industri kripto global. Di Amerika Serikat, pengetatan serupa sering dikaitkan dengan istilah "Operation Chokepoint 2.0". Di Inggris sendiri, sejumlah institusi perbankan besar dilaporkan menerapkan kebijakan ketat seperti pembatasan batas transfer hingga pemblokiran penuh terhadap transaksi yang terhubung ke platform kripto tertentu.
APPG menyatakan bahwa penyelidikan ini akan berfokus pada analisis proporsionalitas kebijakan bank. Tim penyelidik ingin memastikan apakah batasan tersebut benar-benar diperlukan untuk mitigasi risiko atau justru secara sepihak mematikan inovasi, merugikan konsumen, serta menghalangi iklim persaingan yang sehat di industri jasa keuangan. Tidak hanya rekening giro, hambatan layanan pendukung seperti asuransi untuk bisnis kripto juga masuk dalam radar pemeriksaan.
Lord Vaizey mengungkapkan bahwa pelaku industri telah bertahun-tahun mengeluhkan sulitnya bermitra dengan perbankan tradisional. Sebagai langkah awal, APPG membuka kesempatan bagi pelaku sektor perbankan, teknologi finansial (fintech), dan industri kripto untuk menyerahkan bukti tertulis selama enam minggu ke depan. Seluruh temuan dan rekomendasi dari jajak pendapat ini nantinya akan dirangkum dalam laporan resmi yang akan diserahkan kepada Pemerintah Inggris.
