Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp352,66 miliar pada tahun anggaran 2027. Langkah strategis ini disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, dengan fokus utama pada optimalisasi pajak hiburan serta peningkatan mutu layanan kesehatan.

Penyesuaian target PAD yang mengalami kenaikan dari proyeksi awal sebesar Rp351,35 miliar ini secara otomatis mengerek proyeksi total pendapatan daerah Manggarai Barat menjadi Rp1,289 triliun dari sebelumnya Rp1,288 triliun. Angka baru ini disepakati setelah melalui pembahasan intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

Ketua Banggar DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar, menjelaskan bahwa penyesuaian ini menyasar optimalisasi berbagai objek pajak hiburan potensial di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya. Sektor-sektor seperti diskotek, kelab malam, karaoke, permainan biliar, bowling, wahana ketangkasan, hingga jasa panti pijat dan refleksi menjadi target utama untuk mendongkrak pundi-pundi penerimaan daerah secara signifikan.

Merespons hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah taktis berupa pendataan ulang wajib pajak, edukasi intensif kepada pelaku usaha, serta penerapan sistem pelaporan berbasis digital untuk memastikan transparansi transaksi. Edistasius juga meluruskan persepsi keliru sebagian pelaku usaha yang menganggap pajak memotong laba bersih perusahaan, menegaskan bahwa pajak hiburan merupakan pungutan atas transaksi yang dibebankan langsung kepada konsumen.

Tidak hanya sektor hiburan, pembenahan juga dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Pemerintah daerah bertekad meningkatkan mutu pelayanan Labkesda agar setara dengan laboratorium komersial skala nasional melalui pemenuhan fasilitas dan tenaga medis secara bertahap. Selain itu, potensi retribusi persampahan, perikanan, layanan sedot tinja, serta efisiensi di sektor perhubungan dan perdagangan juga turut dioptimalkan untuk menyokong APBD 2027 mendatang.