Ketimpangan akses layanan kesehatan gigi dan mulut di berbagai pelosok Indonesia masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) mengungkapkan bahwa sebanyak 26,8 persen Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di tanah air saat ini belum memiliki tenaga medis spesialis gigi. Kondisi ini membuat masyarakat di wilayah terpencil kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang memadai saat mengalami masalah kesehatan gigi.
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (FKG UGM), Prof. drg. Suryono, S.H., M.M., Ph.D., menyatakan bahwa masalah ini merupakan tantangan jangka panjang Kementerian Kesehatan yang harus segera diatasi. Meskipun perguruan tinggi secara nasional menghasilkan sekitar 3.000 lulusan dokter gigi baru setiap tahun dari 48 fakultas, persebarannya masih sangat menumpuk di wilayah perkotaan besar.
Menurut Suryono, keengganan para dokter gigi untuk bertugas di daerah terpencil umumnya dipicu oleh keterbatasan infrastruktur pendukung. Di banyak lokasi, unit perawatan gigi (dental unit) tidak dapat dioperasikan karena tidak adanya aliran listrik atau pasokan air yang bersih. Faktor geografis yang sulit ditempuh serta minimnya insentif finansial juga menjadi kendala utama yang menghambat pemerataan profesi medis ini.
Sebagai langkah strategis, Suryono yang juga menjabat Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) mendorong pembukaan program beasiswa khusus untuk putra daerah dengan sistem ikatan dinas. Kebijakan ini diharapkan memastikan para lulusan bersedia kembali dan mengabdi di kampung halaman mereka. Selain itu, pengiriman residen (dokter gigi spesialis yang sedang menempuh pendidikan) ke daerah dinilai dapat menjadi solusi cepat mengatasi kekosongan tenaga medis.
Suryono turut mengingatkan dampak buruk mengabaikan kesehatan mulut yang berpotensi memicu infeksi bakteri dan mengganggu kesehatan tubuh secara menyeluruh, bahkan berujung pada penurunan produktivitas masyarakat. FKG UGM berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi mempermudah akses pendidikan bagi calon mahasiswa dari wilayah pelosok, sekaligus membantu pemenuhan fasilitas medis yang memadai di seluruh penjuru Indonesia.
