Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Provinsi Optimalkan Layanan dan Pangkas Birokrasi Bisnis

Pemerintah provinsi kini menempatkan sinergi dengan komunitas bisnis sebagai prioritas utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dua digit pada tahun 2026. Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Provinsi, Dang Van Chinh, menegaskan bahwa keberhasilan sektor swasta adalah tolok ukur kesuksesan pembangunan daerah. Oleh karena itu, hambatan yang selama ini memperlambat iklim investasi akan diidentifikasi dan dituntaskan melalui langkah-langkah kebijakan yang lebih nyata.

Tantangan ekonomi yang dipicu oleh fluktuasi harga bahan baku, kenaikan biaya logistik, serta kendala infrastruktur transportasi menjadi perhatian serius. Para pelaku usaha, termasuk di sektor ekspor dan perikanan, berharap pemerintah segera membenahi efisiensi prosedur administratif. Birokrasi yang lamban dan seringnya terjadi pengalihan tanggung jawab antar-lembaga dianggap sebagai pemborosan waktu yang krusial, yang berisiko menggagalkan potensi investasi dan kontrak bisnis berharga.

Hingga pertengahan 2026, provinsi ini telah mencatat pertumbuhan PDB sebesar 6,41% dengan pembentukan lebih dari 1.600 entitas bisnis baru. Meski menunjukkan vitalitas yang baik, angka ini dipandang belum maksimal. Untuk mencapai target ambisius sebesar 10% di akhir tahun, pemerintah dituntut melakukan akselerasi pertumbuhan pada semester kedua hingga menembus angka 13-14%.

Langkah konkret yang mulai diterapkan meliputi penyediaan lahan bagi sektor budidaya unggulan, pemberian dukungan modal hingga 30% untuk pembangunan kawasan industri, serta digitalisasi kanal umpan balik melalui platform seperti Zalo. Pemerintah juga menerapkan kebijakan 'permintaan maaf resmi' bagi instansi yang terbukti menghambat proses administrasi, sebuah langkah yang mencerminkan pergeseran paradigma birokrasi dari pengatur menjadi pelayan publik.

Lebih lanjut, program pendampingan untuk peningkatan kapasitas manajemen, transformasi digital, dan kewirausahaan bagi para pelaku usaha terus digalakkan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor pendidikan, dan dunia usaha, provinsi ini optimistis dapat menciptakan ekosistem bisnis yang transparan, responsif, dan kompetitif, yang nantinya akan menjadi motor penggerak berkelanjutan bagi kemajuan wilayah tersebut.