Ajang olahraga global tidak hanya menjadi panggung unjuk prestasi atlet, tetapi juga medan perdebatan hukum yang kompleks terkait kebijakan fiskal. Dalam gelaran Rust Conference 2026, para pakar perpajakan menyoroti tantangan yang dihadapi negara penyelenggara saat harus menyelaraskan ketentuan pajak domestik dengan komitmen kontrak internasional yang bersifat mengikat.
Diskusi yang berfokus pada tax rules in non-tax agreements ini mengungkapkan bahwa penyelenggara acara besar kerap menuntut perlakuan pajak khusus demi efisiensi biaya. Namun, pemberian fasilitas tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Terdapat batasan tegas, terutama pada pajak tidak langsung seperti PPN (VAT) atau GST, yang sering kali terikat oleh harmonisasi hukum regional atau prinsip destinasi konsumsi yang bersifat kaku.
Sebagai ilustrasi, pengalaman Polandia saat menjadi tuan rumah UEFA EURO 2012 menunjukkan adanya dikotomi perlakuan pajak. Sementara pajak penghasilan (PIT dan CIT) relatif lebih fleksibel untuk diberikan insentif, kebijakan PPN justru sulit diutak-atik karena keterikatan dengan regulasi Uni Eropa. Pendekatan serupa juga ditempuh Kanada untuk Piala Dunia 2026, di mana pemerintah memilih menggunakan instrumen administratif seperti remission orders guna membebaskan bea masuk dan pajak konsumsi, tanpa harus mengubah struktur undang-undang pajak nasional secara permanen.
Dari perspektif China, muncul pertanyaan mendasar mengenai legitimasi kontrak tuan rumah (host city contract) dalam membentuk norma pajak baru. Para akademisi menekankan bahwa kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melampaui kewenangan administratif dan konstitusi negara. Perjanjian non-pajak sejatinya tidak serta-merta menggantikan hukum nasional, melainkan menjadi subjek yang harus tetap kompatibel dengan kerangka hukum domestik.
Kesimpulannya, setiap negara kini dituntut lebih taktis dalam merancang kebijakan pajak bagi ajang olahraga internasional. Tanpa adanya kerangka hukum internasional yang seragam, penggunaan kombinasi mekanisme seperti refund, rebate, maupun fasilitas terbatas tetap menjadi opsi paling realistis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penyelenggaraan acara dan kedaulatan fiskal negara.
