Lingkungan pendidikan SMKN 1 Sambeng, Kabupaten Lamongan, diterpa isu miring seiring dimulainya tahun ajaran baru. Sejumlah wali murid mengeluhkan berbagai beban biaya yang dinilai memberatkan, mulai dari pembelian paket kain seragam bernilai jutaan rupiah hingga iuran bulanan dengan modus penamaan baru di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa para siswa baru diduga diarahkan untuk membeli paket kain seragam yang dikoordinasikan secara terpusat melalui pihak tertentu tanpa adanya opsi pembelian bebas. Dugaan monopoli pengadaan seragam ini tengah disorot, terutama terkait apakah praktik tersebut berjalan di bawah sepengetahuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan.
Selain persoalan seragam, wali murid juga menyayangkan penarikan uang bulanan dengan nomenklatur berbeda untuk menyiasati aturan larangan SPP gratis. Besaran iuran tersebut bervariasi tergantung pada jurusan yang diambil siswa. Beban finansial ini kian bertambah dengan adanya pungutan uang gedung serta biaya wajib untuk kegiatan kunjungan industri ke Yogyakarta yang berkisar antara Rp500.000 hingga Rp600.000 per siswa.
Akumulasi dari berbagai komponen pembiayaan non-akademik ini dirasakan sangat memberatkan ekonomi keluarga siswa. Banyak pihak menyayangkan kebijakan sekolah yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.
Guna mengklarifikasi keluhan wali murid tersebut, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala SMKN 1 Sambeng, Muhammad Subkan. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah masih memilih bungkam dan belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik transparansi anggaran di sekolah yang dipimpinnya.
