HANOI – Pemerintah Vietnam kini mengalihkan fokus kebijakan sains dan teknologi dari pembenahan regulasi ke arah implementasi praktis demi menghasilkan produk nyata. Langkah strategis ini ditegaskan dalam konferensi nasional bertajuk "Kelembagaan untuk Sains, Teknologi, Inovasi, dan Transformasi Digital - Menghilangkan Hambatan dan Menciptakan Pembangunan" yang berlangsung di Hanoi.
Menteri Sains dan Teknologi, Vu Hai Quan, memaparkan bahwa pihaknya telah merumuskan kerangka hukum yang masif pasca-Resolusi No. 57-NQ/TW. Kinerja tersebut mencakup penyusunan 10 undang-undang, 40 dekrit, belasan resolusi pemerintah, serta ratusan keputusan dan surat edaran. Kendati sistem kelembagaan dinilai telah rampung, tantangan sesungguhnya kini terletak pada konsistensi penerapannya di lapangan.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Perdana Menteri Ho Quoc Dung menekankan pentingnya mengukur efektivitas kebijakan melalui indikator riil. Indikator keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya dokumen hukum yang diterbitkan, melainkan dari jumlah teknologi yang berhasil dikuasai, produk yang dikomersialkan, serta kontribusi sektor inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Guna mencapai target tersebut, Wakil Perdana Menteri menyerukan sinergi kuat dari empat pilar ekosistem inovasi: negara, komunitas ilmiah, lembaga riset/universitas, dan pelaku bisnis. Pemerintah berkomitmen menyederhanakan manajemen dan mempercepat desentralisasi, sementara para peneliti didorong untuk fokus pada kebutuhan pasar. Di sisi lain, dunia usaha diharapkan aktif berinvestasi dalam adopsi teknologi baru.
Selain itu, percepatan alokasi anggaran riset juga menjadi sorotan utama. Keterlambatan penyaluran dana dinilai dapat menghilangkan momentum pembangunan dan menghambat daya saing. Ke depan, Kementerian Sains dan Teknologi akan memimpin pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran guna memastikan regulasi baru berfungsi sebagai akselerator, bukan penghambat kemajuan.
