Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mengeluhkan tingginya biaya sewa stan atau lapak pada pergelaran Festival Rakyat dalam rangka menyambut HUT RI ke-81. Kegiatan yang direncanakan berlangsung di Taman Arong Belopa pada 19 hingga 22 Agustus 2026 tersebut mematok tarif sewa yang dinilai memberatkan pedagang kecil.
Para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam festival ini dihadapkan pada pilihan tarif sewa stan yang bervariasi, mulai dari Rp900 ribu, Rp2,5 juta, Rp3,5 juta, hingga yang tertinggi mencapai Rp5,5 juta. Besaran angka tersebut memicu kekecewaan karena dianggap terlalu komersial untuk acara pesta rakyat daerah.
Kekecewaan para pelaku UMKM kian mendalam mengingat festival ini sebenarnya telah mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau sebesar Rp160.595.000. Masyarakat mempertanyakan mengapa biaya sewa stan masih dibebankan dengan nilai yang tinggi di saat anggaran daerah telah dikucurkan untuk mendukung acara tersebut.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa pengadaan tenda dan stan dalam festival tersebut tidak dikelola langsung oleh dinas, melainkan diserahkan kepada pihak ketiga.
Shopiar menerangkan bahwa dana APBD senilai Rp160 juta tersebut dialokasikan khusus untuk kebutuhan operasional panitia penyelenggara. Anggaran ini mencakup biaya penyewaan panggung utama, sistem suara (sound system), instalasi listrik, dan kebutuhan teknis kepanitiaan lainnya, sehingga tidak mencakup subsidi untuk tenda para pedagang.
Kendati demikian, tingginya tarif sewa ini dikhawatirkan dapat menyurutkan minat para pelaku usaha lokal untuk ikut serta, padahal Festival Rakyat seharusnya menjadi momentum penting untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kecil. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat mengevaluasi skema kerja sama dengan pihak ketiga agar lebih transparan dan berpihak pada pemberdayaan UMKM lokal.
