Dinamika menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2030 mulai memanas. Kritik tajam datang dari kalangan akademisi yang menyoroti sikap Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, terkait arah dukungan dalam suksesi kepemimpinan olahraga di daerah tersebut.
Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Magister Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA), Ainun Samidah, menilai dukungan terbuka yang disampaikan Ketua Umum KONI Pusat kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sangat tidak tepat. Pernyataan dukungan tersebut dinilai prematur lantaran proses pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon baru saja bergulir.
Menurut Ainun, tindakan tersebut bukan sekadar dukungan moral biasa, melainkan bentuk intervensi terselubung yang mengabaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Keberpihakan ini dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi para pemilik suara, baik dari pengurus cabang olahraga maupun KONI tingkat kabupaten dan kota di NTB.
Ia menegaskan bahwa KONI Pusat seharusnya memosisikan diri sebagai pengawas yang netral dan adil guna menjamin transisi kepemimpinan berjalan secara demokratis. Kehadiran pimpinan pusat yang secara gamblang mengarahkan dukungan dinilai mencederai etika organisasi dan memberikan sinyal politik yang tidak sehat bagi ekosistem olahraga daerah.
Lebih lanjut, Ainun mengingatkan agar status NTB sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan organisasi demi kepentingan politik sesaat. Baginya, fokus utama kepengurusan KONI harus diletakkan pada pembinaan atlet jangka panjang yang berkelanjutan, bukan sekadar momentum kompetisi terdekat.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, kalangan akademisi dan mahasiswa olahraga berkomitmen untuk terus mengawal jalannya Musorprov ini. Seluruh pihak yang terlibat diimbau untuk menghormati mekanisme resmi organisasi demi melahirkan kepemimpinan KONI NTB yang bersih, adil, dan berintegritas tanpa adanya intervensi dari luar.
