Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Bank Kalteng untuk melakukan penetrasi pasar yang lebih luas dengan mengekspansi lini bisnisnya. Langkah strategis ini dinilai penting agar bank milik daerah tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Bumi Tambun Bungai.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menekankan bahwa penyertaan modal yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota selaku pemegang saham harus dimanfaatkan secara optimal. Tambahan modal tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi Bank Kalteng untuk meningkatkan daya saing industri perbankan dan memperluas cakupan layanan kepada masyarakat luas.
Menurut Purdiono, komitmen para pemegang saham yang disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan modal berharga. Dukungan finansial ini harus diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan nasabah, penguatan tata kelola perusahaan yang bersih, serta inovasi produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha masa kini.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dipandang memiliki daya tahan tinggi dan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal serta menyerap tenaga kerja baru di wilayah Kalimantan Tengah.
Di sisi lain, pemenuhan modal inti Bank Kalteng yang kini telah memenuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipandang sebagai momentum emas. Dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, bank daerah ini dinilai memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel untuk melakukan ekspansi jaringan dan diversifikasi produk.
Lebih lanjut, Purdiono mengingatkan bahwa indikator keberhasilan bank pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari raihan laba bersih semata. Manfaat nyata berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan proyek infrastruktur strategis, serta efektivitas penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk program prioritas pemerintah harus menjadi fokus utama demi kesejahteraan masyarakat luas.
