Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja pemerintah yang menitikberatkan pada pembangunan manusia. Presiden menegaskan bahwa fokus utama kabinetnya saat ini adalah memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat melalui sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta akses perumahan yang layak.

Sektor pendidikan mencatat reformasi fisik yang masif melalui proyek rehabilitasi sekolah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Upaya renovasi gedung sekolah melonjak signifikan dari 16.167 unit pada 2025 menjadi 71.744 sekolah pada 2026. Selain infrastruktur fisik, pemerintah mengintegrasikan teknologi digital dengan membagikan Interactive Flat Panel (IFP). Targetnya, setiap sekolah akan memiliki empat ruang kelas digital yang dilengkapi layar interaktif guna menghadirkan metode pengajaran global, termasuk pengenalan bahasa asing sejak dini.

Sebagai upaya konkret memutus rantai kemiskinan struktural, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera melalui program Sekolah Rakyat. Hingga kini, terdapat 182 Sekolah Rakyat yang beroperasi, terdiri dari 93 sekolah permanen dan sisanya berstatus rintisan. Presiden menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan agar kemiskinan tidak diwariskan ke generasi berikutnya.

Di bidang kesehatan, transformasi layanan publik ditunjukkan lewat program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan sejak awal 2025 dan kini telah melayani 108 juta warga di 10.255 puskesmas. Pemerintah juga meningkatkan fasilitas medis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan membangun serta merevitalisasi 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selain menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa warga miskin, pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui pembukaan fakultas kedokteran baru di berbagai daerah.

Program perlindungan sosial kini diarahkan pada digitalisasi guna memangkas birokrasi dan menutup celah pungutan liar. Digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah diterapkan di 153 kabupaten/kota. Langkah ini diklaim mampu menghemat biaya administratif dan transportasi bagi warga miskin yang sebelumnya kerap terbebani saat mengurus dokumen bantuan sosial.

Melengkapi agenda kesejahteraan rakyat, pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat luas. Hingga pertengahan 2026, puluhan ribu unit rumah telah direnovasi lewat skema bantuan stimulan swadaya, disusul dengan penyaluran pembiayaan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menegaskan bahwa kehadiran negara ditujukan agar kerja keras seluruh rakyat Indonesia tidak berakhir sia-sia dan membuahkan hasil nyata bagi kehidupan mereka.