Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memicu kontroversi diplomatik setelah melontarkan sindiran tajam dengan menyebut Inggris sebagai "Republik Islam Britania". Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam sebuah wawancara di saluran siniar (podcast) yang dipandu oleh Melech Bliter Haim.
Sindiran tersebut muncul saat Netanyahu mengkritik keras bias pemberitaan media-media Inggris terhadap negaranya. Ia membandingkan jurnalisme modern Inggris dengan era Randolph Churchill pada Perang Enam Hari tahun 1967, yang dinilainya jauh lebih positif dalam memberitakan Israel.
Netanyahu juga menyiratkan bahwa Inggris berpotensi menjadi negara Islam pertama yang memiliki kekuatan senjata nuklir, menggemakan sentimen serupa yang pernah dilontarkan oleh politisi Amerika Serikat, JD Vance, pada tahun 2022 lalu. Tuduhan tersebut ia hubungkan dengan ambisi geopolitiknya untuk menghentikan pengaruh nuklir Iran di Timur Tengah.
Pernyataan ini langsung memicu gelombang kecaman di Inggris, terutama dari dalam komunitas Yahudi setempat. Pemimpin Gerakan Yudaisme Progresif Inggris, Rabbi Charley Baginsky dan Rabbi Josh Lev, menegaskan bahwa retorika Netanyahu sangat berbahaya, memicu perpecahan sosial, dan sama sekali tidak mewakili pandangan warga Yahudi di Britania Raya.
Senada dengan komunitas Yahudi, mantan Kepala Staf Downing Street era PM Theresa May, Gavin Barwell, secara terbuka menyebut pernyataan Netanyahu sebagai bentuk Islamofobia yang nyata. Barwell mendesak publik Inggris untuk menyadari bahwa pemimpin Israel tersebut bukanlah sekutu sejati bagi negara mereka.
Hubungan diplomatik antara London dan Tel Aviv memang terus merenggang sejak eskalasi konflik di Jalur Gaza. Meski Inggris memiliki andil sejarah besar dalam pendirian Israel lewat Deklarasi Balfour 1917, kebijakan luar negeri London di bawah pemerintahan Partai Buruh kini bergeser drastis melalui penangguhan lisensi senjata, pengakuan kedaulatan negara Palestina, serta desakan sanksi yang lebih ketat terhadap menteri sayap kanan Israel.
