Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) secara resmi meluncurkan Manifesto Arah Juang bertajuk "Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat" pada Senin (27/7/2026). Deklarasi yang berlangsung di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, ini menandai peringatan hari lahir ke-27 organisasi mahasiswa tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap politik mereka dalam melawan ketimpangan ekonomi dan cengkeraman kekuasaan oligarki.
Manifesto ini lahir sebagai respons atas ketimpangan sosial-ekonomi yang dinilai kian melebar di tanah air. LMND memandang bahwa akar persoalan bangsa saat ini bukanlah keterbatasan sumber daya alam atau kekayaan negara, melainkan kegagalan sistemik dalam mendistribusikannya secara merata. Kekayaan yang dihasilkan oleh kelompok produktif seperti buruh, petani, dan nelayan dituding mengalir deras hanya ke kantong segelintir pemilik modal yang juga mengendalikan jalannya kebijakan negara.
Ketua Umum LMND, Yoga Aldo Novensi, menegaskan bahwa kemajuan demokrasi sejak era Reformasi tidak berjalan beriringan dengan pembenahan struktur ekonomi. Menurutnya, pemilu yang rutin digelar belum mampu meruntuhkan dominasi penguasaan aset seperti tanah dan sumber daya alam oleh kelompok elitis tertentu.
Sebagai jalan keluar, LMND menawarkan tiga pilar program utama: pajak kekayaan, reforma agraria (land reform), dan pendidikan gratis yang ilmiah serta demokratis. Ketiga program ini dirancang sebagai satu kesatuan langkah strategis untuk memangkas penumpukan kekayaan ekstrem, menata ulang penguasaan aset nasional, serta memperkuat kedaulatan rakyat atas sektor ekonomi dan politik.
Pajak kekayaan diposisikan sebagai langkah politik untuk mendistribusikan kembali keuntungan ekonomi bagi pembiayaan layanan publik seperti kesehatan dan transportasi. Sementara untuk reforma agraria, LMND menuntut evaluasi menyeluruh terhadap konsesi lahan yang bermasalah serta redistribusi tanah kepada masyarakat adat dan petani kecil.
Di sektor pendidikan, LMND mendesak penghapusan biaya seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar akses ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi komoditas mahal. Mereka juga mendorong ekosistem akademis yang bebas dari intervensi pasar serta pelibatan aktif mahasiswa dan pengajar dalam tata kelola institusi pendidikan.
Sekretaris Jenderal LMND, Riski Oktara Putra, menambahkan bahwa manifesto ini akan langsung diterjemahkan ke dalam gerakan nyata di akar rumput. Sebagai langkah konkret, LMND berencana mendirikan "Posko Wujud Rakyat" secara bertahap di berbagai daerah sebagai pusat advokasi, edukasi, dan konsolidasi gerakan sosial bersama buruh serta kelompok marjinal lainnya.
