Pemerintah Indonesia semakin serius mendorong kemandirian di sektor kesehatan sebagai fondasi strategis untuk melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa membangun ketahanan kesehatan nasional secara mandiri bukan lagi opsi, melainkan keharusan bagi bangsa yang berpenduduk 280 juta jiwa ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkes dalam forum High Level Roundtable Discussion bertajuk "Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN" yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, pada Rabu (24/6). Forum yang turut dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan ini menjadi momentum penting dalam mempersiapkan transisi ASEAN periode 2026–2030, dari tahap komitmen politik menuju implementasi nyata di lapangan.
Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman pahit pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga. Menurutnya, ketika krisis kesehatan global melanda, setiap negara akan memprioritaskan keselamatan rakyatnya sendiri. "Negara sebesar Indonesia wajib memiliki kedaulatan kesehatan sendiri, mulai dari vaksin hingga obat-obatan. Kita tidak boleh lagi hanya bergantung pada belas kasihan negara lain," tegasnya.
Upaya menekan ketergantungan terhadap produk kesehatan impor mulai menunjukkan hasil konkret. Angka ketergantungan yang sebelumnya melampaui 90 persen kini berhasil diturunkan ke kisaran 70-80 persen. Kementerian Kesehatan juga telah memfasilitasi produksi 35 jenis Bahan Baku Obat atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) di dalam negeri, sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri farmasi nasional.
Menkes Budi menjelaskan bahwa belanja kesehatan Indonesia yang tumbuh 12-13 persen per tahun harus dioptimalkan untuk menggerakkan perekonomian domestik, bukan mengalir ke luar negeri. Salah satu langkah konkretnya adalah pembangunan pabrik pengolahan plasma darah di Karawang yang ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2027. Fasilitas ini akan memproduksi Albumin dan Immunoglobulin yang selama ini diimpor dengan biaya tinggi.
Di sisi ketahanan regional, Indonesia terus memperkuat kapasitas produksi vaksin melalui tiga perusahaan vaksin nasional yang kapasitasnya telah meningkat hingga 60 persen. Tak berhenti di situ, Indonesia juga mulai memosisikan diri sebagai pusat riset kesehatan di kawasan ASEAN. Kementerian Kesehatan saat ini memfasilitasi serangkaian uji klinik vaksin penting, meliputi vaksin TBC, Malaria, Dengue, hingga PCV13, sekaligus mengirimkan tenaga ahli untuk mengikuti pelatihan biomanufaktur dan teknologi mRNA di lembaga internasional seperti Tsinghua University dan Leiden Biotech.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan ini. Ia menilai program penguatan ekosistem kesehatan mandiri selaras dengan ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen. "Kesehatan adalah kunci. Dengan bantuan teknologi GovTech berbasis AI, Indonesia akan menjadi lebih transparan dan efisien. Jika ekosistem kesehatan ini terbangun mandiri, kita sangat optimis ekonomi kita tumbuh sesuai target," ujar Luhut.
Anggota DEN Mari Elka Pangestu turut menyuarakan pentingnya sinergi regional. Dengan pasar ASEAN yang mencapai 650 juta jiwa, ia meyakini kawasan ini memiliki kekuatan besar untuk mendukung industri vaksin regional. "Kita harus punya sistem rantai pasok bersama agar saat ada ancaman pandemi lagi, kita sudah siap secara kolektif," imbuhnya.
Untuk memperkokoh sistem pertahanan kesehatan, Kemenkes telah menyusun National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2025–2029 yang didukung pendanaan dari Pandemic Fund guna meningkatkan kapasitas deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah. Berdasarkan kajian bersama Bank Dunia, setiap investasi satu dolar AS di sektor kesehatan diproyeksikan menghasilkan dampak ekonomi tiga kali lipat. Dengan target peningkatan angka harapan hidup dari 72 menjadi 76 tahun, sektor kesehatan berpotensi menyumbang tambahan 5-6 persen terhadap PDB nasional, asalkan seluruh ekosistem industrinya dibangun di dalam negeri.
