Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memuncak setelah Iran secara tegas menyatakan bahwa kendali atas Selat Hormuz berada sepenuhnya di bawah otoritas Teheran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa era intimidasi dan pengabaian kesepakatan oleh pihak asing telah berakhir, seraya memperingatkan bahwa setiap tindakan agresif terhadap Iran akan dibalas dengan konsekuensi setimpal.
Pernyataan ini muncul menyusul eskalasi konflik di perairan Selat Hormuz, di mana sejumlah kapal komersial, termasuk milik Qatar dan Arab Saudi, dilaporkan mendapat gangguan. Meski Teheran membantah tuduhan penyerangan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, memberikan peringatan keras bahwa kapal-kapal yang melintas tanpa berkoordinasi dengan otoritas Iran berisiko menghadapi ancaman keamanan.
Sebagai respons, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melancarkan serangan ofensif besar-besaran dengan menyasar lebih dari 170 target militer Iran selama dua hari berturut-turut. Serangan tersebut difokuskan pada infrastruktur pertahanan udara, radar pesisir, serta aset angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dengan tujuan melumpuhkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran internasional.
Tidak tinggal diam, IRGC melakukan serangan balasan menggunakan kombinasi rudal dan drone terhadap pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain, termasuk pangkalan Arifjan, Ali Al Salem, Juffair, dan Sheikh Isa. Kelompok militer Iran tersebut mengklaim telah menghantam puluhan fasilitas utama sebagai bentuk pembalasan, sekaligus memperingatkan potensi perluasan cakupan serangan jika Amerika Serikat terus melanjutkan aksi militernya di kawasan tersebut.
