Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel, Katz, dilaporkan telah membatalkan seluruh agenda publik mereka pada Rabu (8/7/2026) malam. Langkah mendadak ini diambil untuk memimpin rapat koordinasi keamanan darurat sebagai respons atas memanasnya konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Iran.
Eskalasi konflik ini mencapai titik krusial setelah militer AS meluncurkan serangan balasan terhadap lebih dari 80 target strategis di wilayah Iran. Sebagai tindakan balasan, Teheran mengklaim telah melakukan serangan terhadap puluhan target di Bahrain dan Kuwait. Ketegangan semakin diperparah dengan pernyataan Presiden Donald Trump yang secara tegas menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran tidak lagi berlaku.
Di Yerusalem, otoritas keamanan telah menetapkan status siaga tinggi. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan terus memperbarui daftar target operasi serta memastikan kesiapan armada tempur mereka. Meski demikian, analisis pemerintah Israel sementara ini menyebutkan bahwa eskalasi berskala penuh belum akan terjadi dalam waktu dekat, setidaknya hingga periode pemilu sela di Amerika Serikat usai.
Pejabat senior Israel menekankan bahwa pemerintahan Trump kini lebih mengedepankan strategi tekanan ekonomi untuk melumpuhkan stabilitas Teheran, terutama di tengah melemahnya mata uang riyal Iran. Bagi Israel, tekanan ekonomi dianggap sebagai instrumen yang jauh lebih efektif dibandingkan opsi militer secara langsung, meski koordinasi intensif dengan Komando Pusat AS (Centcom) tetap dijalankan demi mengantisipasi situasi yang sewaktu-waktu bisa memburuk.
Pemicu utama dari rentetan konflik ini adalah sengketa di Selat Hormuz, di mana Iran bersikeras menuntut pengakuan atas kewenangannya di wilayah perairan tersebut setelah insiden penyerangan terhadap tiga kapal komersial. Sementara itu, rencana kunjungan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, ke Israel terpaksa dibatalkan seiring dengan situasi keamanan kawasan yang kian tidak menentu.
