Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tengah mengintensifkan penyusunan dekrit terbaru terkait tata kelola bisnis perminyakan. Langkah strategis ini dirancang untuk menciptakan iklim pasar yang lebih kompetitif dengan memberikan kewenangan bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga BBM secara mandiri, beralih dari mekanisme pengaturan yang bersifat otoriter sebelumnya.
Dalam keterangan resminya, Departemen Manajemen Pasar Domestik menegaskan bahwa dokumen hukum ini menjadi prioritas utama guna memastikan efisiensi dalam rantai distribusi. Salah satu poin krusial dalam draf tersebut adalah penyederhanaan prosedur administratif dan pemangkasan lapisan perantara. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan otonomi serta proaktivitas pelaku bisnis di lapangan.
Proses perumusan regulasi ini dilakukan secara komprehensif melalui serangkaian konsultasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan agar draf akhir dapat segera diserahkan kepada Komite Tetap Pemerintah pada bulan Juli ini, setelah menindaklanjuti arahan strategis dari Wakil Perdana Menteri terkait fleksibilitas peredaran produk minyak bumi.
Di sisi lain, kementerian berkomitmen memperketat pengawasan terhadap kepatuhan penetapan harga di pasar. Sepanjang paruh pertama tahun ini, otoritas terkait telah menindak 122 kasus pelanggaran harga dengan total sanksi denda mencapai 1,3 miliar VND. Penguatan regulasi ini diharapkan menjadi fondasi terciptanya pasar energi yang lebih transparan dan efisien sesuai dengan dinamika ekonomi pasar modern.
