Pemerintah Indonesia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi sehat di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global. Hingga penutupan Semester I 2026, kinerja fiskal menunjukkan tren positif berkat peningkatan signifikan pada sektor penerimaan pajak, bea cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.298,6 triliun, atau melonjak 29,4 persen dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk menggerakkan agenda nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan jaminan sosial, serta pemenuhan hak-hak aparatur negara.
Selain belanja pusat, alokasi transfer ke daerah telah mencapai angka Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari total pagu anggaran. Pencapaian ini menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi pembangunan merata hingga ke seluruh pelosok daerah.
Fungsi APBN sebagai peredam guncangan ekonomi (shock absorber) pun tetap dioptimalkan, terutama dalam menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi demi melindungi daya beli masyarakat. Meski belanja negara meningkat, pemerintah berhasil menjaga defisit APBN tetap terkendali pada angka 2,85 persen terhadap PDB.
Purbaya menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen menjalankan tata kelola keuangan yang kredibel dan akuntabel. APBN 2026 diposisikan tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga katalisator utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun ini.
