YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa persoalan politik nasional maupun global tidak cukup diselesaikan hanya dengan sistem dan aturan formal. Menurutnya, dunia saat ini menghadapi berbagai krisis yang membutuhkan landasan moralitas dan spiritualitas sebagai penuntun dalam mengambil keputusan.
Pernyataan itu disampaikan Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu (6/4). Ia menilai, keberadaan sistem yang mapan di suatu negara tidak otomatis menjamin kehidupan politik dan sosial berjalan baik apabila para pelakunya kehilangan pegangan nilai.
Haedar menyebut sejumlah persoalan besar yang kini melanda dunia, mulai dari krisis iklim yang dipicu perilaku manusia, praktik korupsi, hingga eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Berbagai masalah tersebut, kata dia, menunjukkan lemahnya kesadaran etik dalam tata kelola kehidupan modern.
Guru Besar Sosiologi itu juga menyoroti sikap sejumlah negara maju yang dinilainya kerap menerapkan standar ganda dalam isu hak asasi manusia. Di satu sisi, negara-negara tersebut mengampanyekan nilai HAM, namun di sisi lain masih membiarkan atau bahkan mendukung konflik dan agresi militer.
Haedar mencontohkan perang Rusia-Ukraina serta konflik Israel-Palestina sebagai gambaran serius problem moral dalam politik global. Menurut dia, tragedi kemanusiaan dengan korban yang sangat besar menjadi bukti bahwa kemajuan peradaban belum sepenuhnya diikuti kedewasaan moral.
Dalam pandangannya, moralitas dan spiritualitas tidak hanya relevan bagi negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan publik. Negara-negara sekuler pun tetap membutuhkan nilai moral, meski landasannya dapat bersumber dari prinsip universalisme dan kemanusiaan.
Haedar menjelaskan, perbedaannya terletak pada sumber rujukan nilai. Di negara sekuler, moralitas banyak bertumpu pada nilai universal yang disepakati manusia. Sementara pada negara berbasis agama, moralitas berpijak pada ajaran agama, kitab suci, dan wahyu ilahi.
Ia menambahkan, moralitas dan spiritualitas juga diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Tanpa kendali nilai, ambisi kekuasaan dapat mendorong orang menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.
Menurut Haedar, sistem politik yang baik sekalipun dapat disalahgunakan apabila aktor-aktornya hanya berorientasi pada kemenangan. Dalam situasi seperti itu, politik berpotensi jatuh pada praktik Machiavellian, yakni membenarkan cara apa pun demi mencapai tujuan.
Dalam konteks Indonesia, Haedar menilai moralitas dan spiritualitas memiliki tiga pijakan utama, yakni Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa. Ketiganya, menurut dia, tidak saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam membangun kehidupan berbangsa.
Haedar menegaskan, meskipun Indonesia bukan negara agama, nilai-nilai agama tetap tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Agama, bersama Pancasila dan budaya bangsa, dinilainya mampu menjadi pengendali agar manusia Indonesia tidak terjebak pada ambisi yang mengabaikan etika.
