Didik Rachbini Nilai Safari Politik Jokowi Bisa Menambah Risiko bagi Ekonomi Nasional

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai aktivitas safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke sejumlah daerah berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Menurut dia, manuver politik tersebut tidak hanya berkaitan dengan peta kekuatan menuju Pemilu 2029, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi di tengah tekanan yang masih dihadapi Indonesia.

Didik menyebut safari politik yang dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai wilayah sebagai langkah politik jangka panjang. Ia menilai gerakan itu berlangsung ketika pasar keuangan nasional masih menghadapi tekanan, terutama pada nilai tukar dan pasar modal.

“Safari politik Jokowi sudah dimulai dari Lampung dan akan terus berkeliling ke seluruh Nusantara dengan memainkan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal,” ujar Didik dalam keterangan yang diterima, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurut Didik, langkah tersebut dapat membawa konsekuensi politik dalam beberapa tahun mendatang. Ia menilai pengaruh Jokowi yang masih cukup besar di pemerintahan dan masyarakat membuat setiap manuver politiknya berpotensi ikut memengaruhi arah kebijakan dan ekspektasi ekonomi.

Didik juga menyoroti pernyataan Jokowi sebelumnya yang pernah menyampaikan akan kembali ke Solo dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa setelah tidak lagi menjabat presiden. Dalam pandangannya, perkembangan politik saat ini menunjukkan bahwa janji tersebut tidak terwujud.

Ia menilai safari politik yang dilakukan Jokowi merupakan pilihan politik mandiri yang dapat meningkatkan persaingan antarelite. Didik berpendapat, persaingan politik yang terlalu dini berisiko mengalihkan perhatian elite dari persoalan masyarakat, khususnya agenda pemulihan dan penguatan ekonomi.

Selain itu, Didik mengaitkan dinamika tersebut dengan aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut telah melakukan puluhan kunjungan ke berbagai daerah. Menurutnya, intensitas aktivitas politik keluarga Jokowi dapat memperkuat persepsi adanya konsolidasi kekuatan politik baru.

Dalam penilaian Didik, situasi tersebut berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut energi politik pemerintah dapat tersedot untuk menghadapi dinamika elite, sementara pemerintah tetap harus menjalankan program ekonomi dan memenuhi janji politik kepada masyarakat.

Didik memperkirakan hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan stabilitas politik nasional. Jika hubungan keduanya melemah, ia menilai hal itu berpotensi memengaruhi soliditas politik dan persaingan elite dalam beberapa tahun ke depan.

“Konsentrasi pemerintah untuk menjalankan program ekonomi dalam rangka memenuhi janji politik akan terganggu. Krisis dan tekanan terhadap ekonomi nasional akan bertambah berat,” kata Didik.

Dari sudut pandang ekonomi politik, Didik mengatakan relasi antara presiden yang sedang menjabat dan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar dapat menjadi variabel penting bagi arah kebijakan. Menurutnya, ketidakpastian politik semacam itu dapat dibaca oleh pelaku usaha, investor, dan pemilik modal sebagai tambahan risiko.

Ia menambahkan, dampak ketidakpastian tersebut dapat merembet pada institusi, birokrasi, proses perumusan kebijakan, hingga ekspektasi ekonomi. Karena itu, Didik menilai dunia usaha akan mencermati dengan serius dinamika hubungan dan persaingan elite politik nasional.

Meski demikian, Didik mengakui sejumlah indikator ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif baik. Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi masih berada pada level yang cukup terjaga di tengah tekanan global.

Namun, menurut Didik, tekanan terhadap Indonesia tidak semata-mata bersumber dari faktor ekonomi global. Ia menilai faktor non-ekonomi, terutama dinamika politik domestik, dapat memperberat tekanan terhadap ekonomi nasional.

“Dengan adanya faktor non-ekonomi baru dari safari politik Jokowi, maka beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elite yang tidak perlu dan terlalu dini,” ujarnya.

Didik menegaskan bahwa safari politik tersebut, dalam pandangannya, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai aktivitas politik yang memunculkan ketidakpastian justru berpotensi menjadi faktor negatif bagi perekonomian nasional.