Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merintis mobil nasional dalam tiga tahun mendatang menjadi angin segar bagi industri manufaktur Indonesia. Namun, kalangan pengusaha dan pengamat otomotif mengingatkan agar proyek strategis ini tidak sekadar menjadi komoditas politik atau simbolisme belaka, melainkan harus bertumpu pada kemandirian rantai pasok lokal dan penyerapan tenaga kerja domestik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dengan mengalokasikan anggaran dan menyiapkan lahan pabrik demi memproduksi kendaraan taktis berjenis jip buatan dalam negeri. Sebagai langkah awal, presiden memberikan instruksi agar jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat tinggi negara mulai beralih menggunakan Maung, kendaraan taktis produksi PT Pindad, sebagai mobil dinas resmi mereka.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut mengingat kompetensi tenaga kerja otomotif nasional yang sudah sangat siap. Kendati demikian, Bob menekankan pentingnya mendefinisikan ulang konsep "mobil nasional" agar benar-benar mencerminkan kedaulatan industri yang bebas dari dominasi asing serta mampu memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Bob menjabarkan tantangan besar dalam merangkai sekitar 3.000 komponen yang melibatkan ratusan vendor lokal. Selain isu logistik dan rantai pasok, ia juga menyoroti tingginya beban pajak kendaraan di Indonesia yang mencapai 40 persen dari harga jual. Pemerintah diimbau untuk merumuskan kebijakan fiskal yang seimbang agar harga mobil nasional tetap terjangkau tanpa menggerus pendapatan daerah secara drastis.

Sementara itu, pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai target tiga tahun yang dicanangkan pemerintah cukup realistis apabila menggunakan platform Maung yang telah dikembangkan sejak 2018 sebagai model acuan (lighthouse model). Namun, untuk mencapai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 70 hingga 80 persen serta layanan purnajual yang mapan, Indonesia tetap membutuhkan peta jalan industri jangka menengah sekitar lima hingga tujuh tahun.

Yannes menggarisbawahi tiga syarat mutlak keberhasilan proyek ini: jaminan pasar (anchor demand) dari sektor pemerintahan, fokus pada pengembangan model kendaraan yang siap diproduksi massal, serta relokasi industri komponen global ke dalam negeri. Tanpa perhitungan ekonomi yang matang dan ekosistem industri yang solid dari hulu hingga hilir, impian mewujudkan kedaulatan otomotif nasional dikhawatirkan akan kembali kandas.