JAKARTA — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ASBUPI) dinilai perlu dihidupkan kembali untuk memperkuat ekosistem bisnis kepelabuhanan nasional. Keberadaan organisasi tersebut dianggap penting sebagai wadah koordinasi bagi badan usaha pelabuhan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan oleh badan usaha milik negara.
Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto, di Jakarta, Kamis malam, 25 Juni 2026. Ia menyebut ASBUPI sebelumnya pernah dibentuk pada Oktober 2013 oleh Pelindo I, II, III, dan IV, sebelum keempat entitas tersebut digabung menjadi satu perusahaan Pelindo.
Menurut Siswanto, dalam beberapa tahun terakhir ASBUPI nyaris tidak terdengar aktivitasnya. Kondisi tersebut membuat peran asosiasi sebagai ruang konsolidasi pelaku usaha pelabuhan belum berjalan optimal di tengah perubahan besar lanskap industri kepelabuhanan nasional.
Ia menjelaskan, salah satu tujuan awal pembentukan ASBUPI adalah membantu merumuskan penyelesaian persoalan alih daya atau outsourcing di lingkungan usaha pelabuhan. Asosiasi tersebut, kata dia, dapat menyusun alur proses bisnis serta memilah pekerjaan pokok dan penunjang yang menjadi dasar pola pengadaan tenaga kerja di perusahaan anggota.
Siswanto menilai ASBUPI juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dan Pelindo dalam membangun tata kelola bisnis kepelabuhanan yang lebih efektif. Dengan adanya asosiasi yang aktif, berbagai isu operasional, regulasi, hingga peningkatan layanan dapat dibahas secara lebih terarah bersama para pemangku kepentingan.
Selain memperkuat iklim usaha pelayaran dan kepelabuhanan, ASBUPI disebut dapat mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor tersebut. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dinilai menjadi salah satu kunci agar layanan pelabuhan mampu mengikuti kebutuhan perdagangan yang terus berkembang.
Siswanto mengingatkan, ketika asosiasi tidak berjalan, berbagai persoalan kepelabuhanan berpotensi muncul dan berdampak pada kualitas pelayanan serta kelancaran arus barang. Karena itu, pascamerger Pelindo, ASBUPI justru dinilai semakin dibutuhkan untuk merespons dinamika bisnis pelabuhan yang kian kompleks.
Ia juga mendorong agar ASBUPI ke depan mengusung pendekatan yang lebih inklusif. Menurutnya, asosiasi tidak hanya perlu merangkul pelaku industri pelabuhan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, profesional, komunitas, dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap sektor maritim.
Dengan cara tersebut, Siswanto berharap sektor kepelabuhanan tidak hanya dipahami oleh kalangan industri, tetapi juga semakin dikenal masyarakat luas sebagai bagian penting dari sistem logistik, perdagangan, dan perekonomian nasional.
