Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan penyampaian Nota Keuangan menunjukkan perubahan arah kebijakan yang cukup signifikan antara tahun anggaran 2026 dan 2027. Apabila pada periode sebelumnya kepala negara memaparkan alokasi anggaran secara mendetail untuk setiap sektor prioritas, pada rancangan anggaran terbaru fokus beralih pada target pembangunan fisik dan transformasi struktural jangka panjang tanpa merinci angka-angka sektoral secara spesifik.
Sebagai perbandingan, dalam rancangan APBN 2026, Presiden Prabowo menjabarkan angka-angka konkret secara gamblang. Sektor pendidikan dijanjikan mendapat alokasi Rp757,8 triliun demi memenuhi mandat konstitusi 20 persen, sementara sektor kesehatan dianggarkan sebesar Rp244 triliun. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dipatok di angka Rp335 triliun untuk menyasar puluhan juta penerima manfaat, dan ketahanan pangan mendapatkan kucuran Rp164,4 triliun.
Namun, pola tersebut tidak lagi mendominasi dalam penyampaian RAPBN 2027. Presiden kini lebih mengedepankan proyeksi ekonomi makro, dengan target belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun, serta defisit anggaran yang dikendalikan pada angka 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp671,2 triliun. Alih-alih merinci nominal untuk masing-masing bidang, pidato presiden kali ini dipenuhi oleh target-target operasional dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Pergeseran narasi ini terlihat jelas pada program-program unggulan terdahulu yang kini tidak lagi mendapat porsi penjelasan khusus. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, yang sebelumnya dipaparkan secara terperinci mencakup target 82,9 juta penerima dan rantai pasok ekonomi lokal, kini hanya disinggung secara filosofis. Presiden menekankan bahwa kehadiran negara harus terasa langsung di meja makan rakyat tanpa menyertakan rincian alokasi anggaran maupun kelembagaan pelaksananya.
Hal senada terjadi pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Jika sebelumnya Kopdes diproyeksikan sebagai motor ekonomi desa dengan target pembentukan 80.000 unit dan dukungan pembiayaan perbankan, dalam rencana kerja 2027 keberadaan koperasi ini hanya disebut sebagai lokasi penempatan klinik kesehatan jarak jauh, tanpa pembahasan mendalam mengenai penguatan kelembagaan ekonominya.
Sebagai gantinya, pemerintah meluncurkan sejumlah agenda pembangunan fisik dan proyek strategis nasional baru. Sektor kesehatan dan pendidikan diarahkan pada pembenahan fasilitas. Pemerintah mencanangkan renovasi 10.000 puskesmas di seluruh kecamatan, revitalisasi 441 rumah sakit daerah untuk penyakit kritis, serta perbaikan menyeluruh fasilitas sekolah dasar dan menengah yang ditargetkan rampung paling lambat tahun 2029.
Di sektor ekonomi dan tata kelola, pemerintahan baru mengumumkan langkah-langkah strategis seperti operasionalisasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada awal 2027, serta kelanjutan perampingan BUMN non-produktif. Selain itu, diperkenalkan pula instrumen pembiayaan Danantara Development Management Fund (DDMF), rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara Jawa, hingga pemberian insentif khusus bagi produksi massal motor listrik dalam negeri.
