Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengungkapkan adanya kendala dalam pencairan anggaran daerah. Dari total dana kurang salur sebesar Rp400 miliar, hingga pertengahan Agustus 2026 ini baru sekitar Rp12 miliar yang berhasil dicairkan oleh pemerintah pusat ke kas daerah.
Kendati menghadapi keterbatasan dana, Rahmad menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat tidak akan terganggu. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berkomitmen untuk memprioritaskan sektor kesehatan serta pendidikan demi menjaga kualitas hidup warga kota tersebut.
"Pesan saya sangat jelas, anggaran untuk masalah pendidikan dan kesehatan jangan sampai dihilangkan atau dipangkas," ujar Rahmad usai memimpin upacara kemerdekaan di halaman Kantor Pemkot Balikpapan, Senin (17/8/2026). Ia juga menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku ketua tim anggaran untuk mengawal teknis pembagian alokasi sisa dana tersebut.
Terkait hak para pegawai, orang nomor satu di Balikpapan ini menjamin bahwa gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tetap aman dan dibayarkan tepat waktu. Namun demikian, kendala anggaran ini berdampak pada efisiensi penyelenggaraan upacara HUT RI di Balikpapan, yang terpaksa disesuaikan dengan pembagian sesi undangan guna menyiasati keterbatasan dana operasional.
Menutup pernyataannya, Rahmad mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap fokus pada peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan penguasaan teknologi. Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah persatuan di tengah situasi penataan anggaran daerah saat ini.
